(0321) 5282255 diskominfo@mojokerto.go.id
Portal Satikomo Lama

Dashboard E-Walidata

Rekap DSSD dan persentase keterisian setiap bidang OPD di Kota Mojokerto.

Tahun:
OPD:

Jumlah DSSD

2,480

Tingkat Keterisian Keseluruhan

0 / 2,480 (0%)
Terisi (0)
Belum Terisi (2,480)
0%

Grafik Keterisian per Organisasi

Detail Status Keterisian (2026)

Kode Indikator Bidang Urusan Uraian Indikator Status
1.03.910177 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SPBU Mikro 3 Kilo Liter ✖
2.16.000068 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nama Sub Domain Pemerintah Daerah ✖
2.16.000074 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo ✖
1.01.000013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dayah yang telah dibina sesuai dengan ketentuan ✖
1.01.000033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dayah yang terakrditasi A ✖
1.01.000034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dayah yang terakrditasi B ✖
1.01.000035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dayah yang yang belum terakreditasi ✖
1.01.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ✖
1.01.000037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ✖
1.01.000040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ✖
1.01.000042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ✖
1.01.000043 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ✖
1.01.000049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN fasilitas bermain ✖
1.01.000050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Fasilitas Parkir ✖
1.01.000051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PAUD ✖
1.01.000055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PAUD yang layak ✖
1.01.000056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PAUD yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Gedung PAUD yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000059 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PKBM ✖
1.01.000060 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PKBM yang layak ✖
1.01.000061 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN gedung PKBM yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000062 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000064 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Gudang ✖
1.01.000065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Guru yang memiliki rumah dinas ✖
1.01.000071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Kekurangan pendidik ✖
1.01.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas ✖
1.01.000082 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Laboratorium yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000083 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Media pendidikan ✖
1.01.000086 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar ✖
1.01.000089 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ✖
1.01.000090 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi ✖
1.01.000093 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama ✖
1.01.000094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi ✖
1.01.000096 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan ✖
1.01.000097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi ✖
1.01.000098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi ✖
1.01.000100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan ✖
1.01.000101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan ✖
1.01.000102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan ✖
1.01.000103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan ✖
1.01.000109 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV ✖
1.01.000110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik Non ASN ✖
1.01.000111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan ✖
1.01.000112 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV ✖
1.01.000113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi ✖
1.01.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan PAUD ✖
1.01.000115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV ✖
1.01.000116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi ✖
1.01.000117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV ✖
1.01.000119 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV ✖
1.01.000120 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi ✖
1.01.000125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas ✖
1.01.000126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Perabot ✖
1.01.000127 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peralatan Pendidikan ✖
1.01.000128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Perlengkapan lain ✖
1.01.000129 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah ✖
1.01.000133 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik ✖
1.01.000136 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah ✖
1.01.000137 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik ✖
1.01.000138 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik ✖
1.01.000139 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar ✖
1.01.000140 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik ✖
1.01.000141 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar ✖
1.01.000142 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik ✖
1.01.000143 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik ✖
1.01.000144 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000145 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000146 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000147 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000149 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000150 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000151 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana sekolah ✖
1.01.000152 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000153 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan ✖
1.01.000154 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak ✖
1.01.000155 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000156 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana sekolah yang layak ✖
1.01.000157 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000190 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru ✖
1.01.000191 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000192 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000193 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000194 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000196 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru yang layak ✖
1.01.000197 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Guru yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000198 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang guru yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000199 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang kantor ✖
1.01.000200 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang kegiatan anak ✖
1.01.000201 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas ✖
1.01.000202 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000203 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas baru yang baru ditambahkan ✖
1.01.000204 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000205 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000206 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000207 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000208 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas yang layak ✖
1.01.000209 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kelas yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000210 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Kepala Sekolah ✖
1.01.000211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Kepala Sekolah yang layak ✖
1.01.000212 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000213 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000215 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang khusus pembelajaran ✖
1.01.000216 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang khusus praktik/bengkel kerja ✖
1.01.000218 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang laboratorium ✖
1.01.000225 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang laboratorium yang layak ✖
1.01.000226 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000241 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang laboratorium IPA ✖
1.01.000259 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti ✖
1.01.000260 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi ✖
1.01.000261 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik ✖
1.01.000262 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang PAUD yang tidak memliki mebel ✖
1.01.000263 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang pembelejaran ✖
1.01.000264 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus diganti ✖
1.01.000265 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi ✖
1.01.000266 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang masih baik ✖
1.01.000267 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki mebel ✖
1.01.000268 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang perpustakaan ✖
1.01.000269 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Perpustakaan Sekolah ✖
1.01.000270 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak ✖
1.01.000271 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000272 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang pimpinan ✖
1.01.000281 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000282 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Serba Guna/Aula ✖
1.01.000283 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000284 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Serba Guna/Aula yang layak ✖
1.01.000285 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000286 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang sirkulasi ✖
1.01.000288 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ruang tenaga pendidik ✖
1.01.000289 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang TU ✖
1.01.000295 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang TU yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000296 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang UKS ✖
1.01.000297 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Unit Kesehatan Sekolah ✖
1.01.000298 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000299 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak ✖
1.01.000300 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat ✖
1.01.000308 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas Guru ✖
1.01.000309 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000310 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000311 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas guru yang layak ✖
1.01.000312 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas guru yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000313 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas Kepala Sekolah ✖
1.01.000314 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000315 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layak ✖
1.01.000316 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000317 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000318 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas Penjaga Sekolah ✖
1.01.000319 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000320 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas penjaga sekolah yang layak ✖
1.01.000321 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000322 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000323 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000325 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000326 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000327 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000328 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana PAUD yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000329 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000330 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000331 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana sekolah ✖
1.01.000332 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000333 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan ✖
1.01.000334 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak ✖
1.01.000335 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana sekolah yang layak ✖
1.01.000336 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000337 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000339 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan ✖
1.01.000340 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan ✖
1.01.000341 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan ✖
1.01.000342 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi ✖
1.01.000343 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah ✖
1.01.000344 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti ✖
1.01.000345 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik ✖
1.01.000346 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi ✖
1.01.000347 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa ✖
1.01.000348 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan ✖
1.01.000349 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah ✖
1.01.000350 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang mengelola Dana BOP ✖
1.01.000351 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar ✖
1.01.000352 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang siap dievaluasi ✖
1.01.000353 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa ✖
1.01.000354 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa ✖
1.01.000355 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar ✖
1.01.000356 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga ✖
1.01.000364 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa ✖
1.01.000365 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah ✖
1.01.000366 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti ✖
1.01.000367 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik ✖
1.01.000368 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi ✖
1.01.000369 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa ✖
1.01.000370 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah ✖
1.01.000371 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP ✖
1.01.000372 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar ✖
1.01.000373 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa ✖
1.01.000374 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar ✖
1.01.000375 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga ✖
1.01.000376 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS ✖
1.01.000378 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan ✖
1.01.000380 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa ✖
1.01.000383 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah ✖
1.01.000384 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai ✖
1.01.000386 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti ✖
1.01.000387 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi ✖
1.01.000388 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik ✖
1.01.000389 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi ✖
1.01.000390 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa ✖
1.01.000392 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan ✖
1.01.000393 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah ✖
1.01.000394 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN ✖
1.01.000395 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar ✖
1.01.000396 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN ✖
1.01.000398 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa ✖
1.01.000399 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa ✖
1.01.000400 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar ✖
1.01.000402 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga ✖
1.01.000404 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS ✖
1.01.000405 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sekolah Dasar yang siap dievaluasi ✖
1.01.000408 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi ✖
1.01.000409 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS ✖
1.01.000410 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000415 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sekolah yang memiliki kantin yang memadai ✖
1.01.000416 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca ✖
1.01.000418 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar ✖
1.01.000421 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah ✖
1.01.000422 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik ✖
1.01.000423 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik ✖
1.01.000424 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah ✖
1.01.000425 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik ✖
1.01.000426 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik ✖
1.01.000429 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD ✖
1.01.000430 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik ✖
1.01.000431 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD ✖
1.01.000432 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik ✖
1.01.000433 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik ✖
1.01.000434 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik ✖
1.01.000435 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tempat beribadah ✖
1.01.000436 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tempat bermain/berolahraga ✖
1.01.000437 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tempat ibadah dayah yang telah direhabilitasi ✖
1.01.000439 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan Dayah yang telah lulus sertifikasi ✖
1.01.000440 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi ✖
1.01.000441 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi ✖
1.01.000443 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi ✖
1.01.000444 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada SSekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi ✖
1.01.000447 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan Dayah ✖
1.01.000448 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV ✖
1.01.000449 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV ✖
1.01.000450 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD ✖
1.01.000451 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV ✖
1.01.000452 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ✖
1.01.000453 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV ✖
1.01.000456 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama ✖
1.01.000457 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV ✖
1.01.000458 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan ✖
1.01.000459 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi ✖
1.01.000460 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi ✖
1.01.000461 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi ✖
1.01.000462 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD ✖
1.01.000463 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan ✖
1.01.000465 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar ✖
1.01.000468 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama ✖
1.01.000481 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Usulan pendirian sekolah baru ✖
1.01.000483 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000484 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000485 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000486 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000487 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Utilitas sekolah ✖
1.01.000488 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi ✖
1.01.000489 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan ✖
1.01.000490 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak ✖
1.01.000491 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000492 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Utilitas sekolah yang layak ✖
1.01.000493 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan ✖
1.01.000494 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat ✖
1.01.000495 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah dayah yang terakreditasi C ✖
1.01.000496 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah dayah yang terakreditasi D ✖
1.01.000497 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Sekolah Dasar negeri ✖
1.01.000498 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Sekolah Dasar swasta ✖
1.01.000499 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Sekolah Dasar ✖
1.01.000500 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri ✖
1.01.000501 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta ✖
1.01.000502 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar ✖
1.01.000503 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri ✖
1.01.000504 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta ✖
1.01.000505 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki ✖
1.01.000506 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri ✖
1.01.000507 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta ✖
1.01.000508 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan ✖
1.01.000509 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri ✖
1.01.000510 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta ✖
1.01.000511 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 ✖
1.01.000512 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri ✖
1.01.000513 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta ✖
1.01.000514 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 ✖
1.01.000515 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri ✖
1.01.000516 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta ✖
1.01.000517 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 ✖
1.01.000518 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri ✖
1.01.000519 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta ✖
1.01.000520 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 ✖
1.01.000521 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri ✖
1.01.000522 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta ✖
1.01.000523 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 ✖
1.01.000524 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri ✖
1.01.000525 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta ✖
1.01.000526 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 ✖
1.01.000527 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri ✖
1.01.000528 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta ✖
1.01.000529 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun ✖
1.01.000533 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri ✖
1.01.000534 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta ✖
1.01.000535 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun ✖
1.01.000536 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri ✖
1.01.000537 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta ✖
1.01.000538 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang ✖
1.01.000539 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri ✖
1.01.000540 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta ✖
1.01.000541 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Dasar putus ✖
1.01.000542 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri ✖
1.01.000543 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta ✖
1.01.000544 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ✖
1.01.000545 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri ✖
1.01.000546 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta ✖
1.01.000547 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki ✖
1.01.000548 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri ✖
1.01.000549 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta ✖
1.01.000550 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan ✖
1.01.000551 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri ✖
1.01.000552 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta ✖
1.01.000553 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 ✖
1.01.000554 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri ✖
1.01.000555 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta ✖
1.01.000556 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas ✖
1.01.000557 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri ✖
1.01.000558 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta ✖
1.01.000559 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki ✖
1.01.000560 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri ✖
1.01.000561 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta ✖
1.01.000562 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan ✖
1.01.000563 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri ✖
1.01.000564 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta ✖
1.01.000565 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA ✖
1.01.000566 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeri ✖
1.01.000567 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swasta ✖
1.01.000568 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA ✖
1.01.000569 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri ✖
1.01.000570 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta ✖
1.01.000571 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar ✖
1.01.000572 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri ✖
1.01.000573 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta ✖
1.01.000574 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar ✖
1.01.000575 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri ✖
1.01.000576 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta ✖
1.01.000577 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik ✖
1.01.000578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri ✖
1.01.000579 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta ✖
1.01.000580 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan ✖
1.01.000581 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri ✖
1.01.000582 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta ✖
1.01.000583 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang ✖
1.01.000584 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri ✖
1.01.000585 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta ✖
1.01.000586 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat ✖
1.01.000587 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri ✖
1.01.000588 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta ✖
1.01.000589 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total ✖
1.01.000590 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeri ✖
1.01.000591 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swasta ✖
1.01.000592 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 ✖
1.01.000593 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri ✖
1.01.000594 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta ✖
1.01.000595 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Sekolah Menengah Pertama ✖
1.01.000596 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri ✖
1.01.000597 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta ✖
1.01.000598 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama ✖
1.01.000599 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri ✖
1.01.000600 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta ✖
1.01.000601 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki ✖
1.01.000602 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri ✖
1.01.000603 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta ✖
1.01.000604 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan ✖
1.01.000605 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri ✖
1.01.000606 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta ✖
1.01.000607 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 ✖
1.01.000608 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri ✖
1.01.000609 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta ✖
1.01.000610 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 ✖
1.01.000611 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri ✖
1.01.000612 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta ✖
1.01.000613 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 ✖
1.01.000614 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri ✖
1.01.000615 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta ✖
1.01.000616 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat ✖
1.01.000617 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri ✖
1.01.000618 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta ✖
1.01.000619 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat ✖
1.01.000620 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri ✖
1.01.000621 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta ✖
1.01.000622 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat ✖
1.01.000629 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeri ✖
1.01.000630 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swasta ✖
1.01.000631 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun ✖
1.01.000632 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri ✖
1.01.000633 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta ✖
1.01.000634 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang ✖
1.01.000635 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri ✖
1.01.000636 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta ✖
1.01.000637 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus ✖
1.01.000638 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri ✖
1.01.000639 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta ✖
1.01.000640 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ✖
1.01.000641 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri ✖
1.01.000642 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta ✖
1.01.000643 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki ✖
1.01.000644 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri ✖
1.01.000645 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta ✖
1.01.000646 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan ✖
1.01.000647 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeri ✖
1.01.000648 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swasta ✖
1.01.000649 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 ✖
1.01.000650 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeri ✖
1.01.000651 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas swasta ✖
1.01.000652 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas ✖
1.01.000653 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri ✖
1.01.000654 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta ✖
1.01.000655 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki ✖
1.01.000656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri ✖
1.01.000657 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta ✖
1.01.000658 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan ✖
1.01.000659 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri ✖
1.01.000660 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta ✖
1.01.000661 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA ✖
1.01.000662 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeri ✖
1.01.000663 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swasta ✖
1.01.000664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA ✖
1.01.000665 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri ✖
1.01.000666 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta ✖
1.01.000667 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama ✖
1.01.000668 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri ✖
1.01.000669 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta ✖
1.01.000670 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama ✖
1.01.000671 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri ✖
1.01.000672 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta ✖
1.01.000673 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik ✖
1.01.000674 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri ✖
1.01.000675 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta ✖
1.01.000676 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan ✖
1.01.000677 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri ✖
1.01.000678 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta ✖
1.01.000679 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang ✖
1.01.000680 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri ✖
1.01.000681 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta ✖
1.01.000682 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat ✖
1.01.000683 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri ✖
1.01.000684 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta ✖
1.01.000685 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total ✖
1.01.000686 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri ✖
1.01.000687 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta ✖
1.01.000688 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 ✖
1.01.000888 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Infrastruktur TIK ✖
1.01.000889 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi ✖
1.02.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Alat uji dan kalibrasi pada RMC ✖
1.02.000002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting ✖
1.02.000004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya ✖
1.02.000005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Alkes/alat penunjang medik Fasyankes ✖
1.02.000008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Anak Usia Pendidikan Dasar ✖
1.02.000009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ✖
1.02.000010 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin ✖
1.02.000011 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya ✖
1.02.000012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin ✖
1.02.000014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Balita ✖
1.02.000016 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Bayi baru lahir ✖
1.02.000018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN BMHP yang disediakan ✖
1.02.000021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Data Perizinan Industri Rumah Tangga ✖
1.02.000022 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Gigi ✖
1.02.000023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Anak ✖
1.02.000024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Anestesi ✖
1.02.000025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Bedah ✖
1.02.000026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Jantung ✖
1.02.000027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis kebidanan ✖
1.02.000028 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa ✖
1.02.000029 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin ✖
1.02.000030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Mata ✖
1.02.000031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Paru ✖
1.02.000032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Penyakit Dalam ✖
1.02.000033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Radiologi ✖
1.02.000034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis THT ✖
1.02.000035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Spesialis Urologi ✖
1.02.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokter Umum ✖
1.02.000038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan ✖
1.02.000039 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga ✖
1.02.000041 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus ✖
1.02.000044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah ✖
1.02.000045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular ✖
1.02.000047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan ✖
1.02.000049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan ✖
1.02.000053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat ✖
1.02.000054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji ✖
1.02.000055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ✖
1.02.000056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga ✖
1.02.000057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ✖
1.02.000058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) ✖
1.02.000059 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya ✖
1.02.000060 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut ✖
1.02.000061 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif ✖
1.02.000062 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan ✖
1.02.000063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan ✖
1.02.000065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan ✖
1.02.000066 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan ✖
1.02.000068 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ✖
1.02.000070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ✖
1.02.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan ✖
1.02.000074 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya ✖
1.02.000075 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas ✖
1.02.000079 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota ✖
1.02.000080 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan ✖
1.02.000082 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya ✖
1.02.000083 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal ✖
1.02.000084 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) ✖
1.02.000085 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional ✖
1.02.000087 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya ✖
1.02.000088 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Faskes lainnya ✖
1.02.000093 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) ✖
1.02.000094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan ✖
1.02.000095 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan ✖
1.02.000096 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi ✖
1.02.000097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ✖
1.02.000099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ibu bersalin ✖
1.02.000100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ibu Hamil ✖
1.02.000106 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat ✖
1.02.000107 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) ✖
1.02.000108 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ✖
1.02.000110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga ✖
1.02.000111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) ✖
1.02.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN obat dan vaksin yang disediakan ✖
1.02.000115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan ✖
1.02.000116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) ✖
1.02.000118 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN orang terduga menderita HIV ✖
1.02.000119 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan ✖
1.02.000120 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat ✖
1.02.000121 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA ✖
1.02.000123 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ✖
1.02.000141 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN penyalahguna NAPZA ✖
1.02.000142 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ✖
1.02.000156 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi ✖
1.02.000161 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar ✖
1.02.000162 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Public Safety Center (PSC 119) ✖
1.02.000164 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Puskesmas ✖
1.02.000166 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang administrasi ✖
1.02.000167 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Administrasi dan Manajemen ✖
1.02.000168 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang ASI ✖
1.02.000171 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang dinas Nakes ✖
1.02.000172 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Farmasi ✖
1.02.000174 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Gizi ✖
1.02.000178 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Kepala Puskersmas ✖
1.02.000186 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang Parkir ✖
1.02.000206 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Ruang tunggu ✖
1.02.000207 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah dinas Nakes ✖
1.02.000208 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit ✖
1.02.000209 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit kelas B ✖
1.02.000220 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rumah Sakit kelas D ✖
1.02.000221 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Sarana di Fasyankes ✖
1.02.000222 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN sarana Fasyankes ✖
1.02.000223 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Sarana Fasyankes eksisting ✖
1.02.000224 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar ✖
1.02.000225 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan ✖
1.02.000227 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Telemedicine ✖
1.02.000228 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tempat tidur rumah sakit ✖
1.02.000229 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Apotek ✖
1.02.000230 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga gizi ✖
1.02.000231 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kebidanan ✖
1.02.000232 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya ✖
1.02.000233 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Keperawatan ✖
1.02.000234 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya ✖
1.02.000235 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kesehatan Lainnya ✖
1.02.000236 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya ✖
1.02.000237 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kesehatan Lingkungan ✖
1.02.000238 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kesehatan Masyarakat ✖
1.02.000239 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Kesehatan tradisional ✖
1.02.000240 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Keteknisan Medis ✖
1.02.000241 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga keterapian fisik ✖
1.02.000242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga Teknik Biomedika ✖
1.02.000258 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang ✖
1.02.000259 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya ✖
1.02.000260 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin ✖
1.02.000261 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine ✖
1.02.000263 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penderita Diabetes Melitus ✖
1.02.000264 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penderita Hipertensi ✖
1.02.000265 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat ✖
1.02.000266 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya ✖
1.02.000267 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB ✖
1.02.000268 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana ✖
1.02.000270 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk Usia Lanjut ✖
1.02.000271 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penduduk Usia Produktif ✖
1.02.000272 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan ✖
1.02.000273 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengolahan Limbah ✖
1.02.000276 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Labkesda ✖
1.02.000278 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar ✖
1.02.000279 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus penyakit menular dan tidak menular ✖
1.02.000280 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus Penyakit IMS ✖
1.02.000281 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus Penyakit Campak ✖
1.02.000286 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus Penyakit Filariasis ✖
1.02.000287 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kasus Penyakit Kecacingan ✖
1.02.000291 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar ✖
1.02.000292 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar ✖
1.02.000293 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun ✖
1.02.000294 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar ✖
1.02.000295 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan ✖
1.02.000296 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Perizinan yang diterbitkan ✖
1.02.000297 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan ✖
1.02.000302 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga pengajar ilmu kesehatan ✖
1.02.000307 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil ✖
1.02.000308 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya ✖
1.02.000311 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien ✖
1.02.000312 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit ✖
1.02.000313 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi ✖
1.02.000317 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar ✖
1.02.000319 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN penderita Tuberkulosis ✖
1.02.000320 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan ✖
1.02.000321 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penderita HIV (ODHIV) ✖
1.02.000322 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan ✖
1.02.000323 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Orang berisiko terjangkit Malaria ✖
1.02.000324 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Orang terjangkit (penderita) Malaria ✖
1.02.000325 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi ✖
1.02.000326 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak ✖
1.02.000327 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan ✖
1.02.000329 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Sarana Sanitasi ✖
1.02.000330 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tatanan kawasan tanpa rokok ✖
1.02.000331 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok ✖
1.03.000010 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung ✖
1.03.000018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota ✖
1.03.000019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota ✖
1.03.000021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota ✖
1.03.000032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain) ✖
1.03.000033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) ✖
1.03.000035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi ✖
1.03.000037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan ✖
1.03.000040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali) ✖
1.03.000044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota ✖
1.03.000075 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota ✖
1.03.000133 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum ✖
1.03.000134 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah ✖
1.03.000135 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum ✖
1.03.000157 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) ✖
1.03.000212 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ✖
1.03.000213 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ✖
1.03.000227 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota ✖
1.03.000268 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penerbitan PKKPR ✖
1.03.000309 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rumah Tangga ✖
1.03.000311 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rumah Tinggal Tunggal ✖
1.03.000316 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan ✖
1.03.000336 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Stasiun Pompa Banjir ✖
1.03.000387 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi ✖
1.03.000441 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ✖
1.03.000442 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional ✖
1.03.000446 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah ✖
1.03.000458 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah ✖
1.03.000459 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah ✖
1.03.000489 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) ✖
1.03.000502 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik ✖
1.03.000535 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat ✖
1.03.000542 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sambungan Rumah ✖
1.03.000558 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ✖
1.03.000559 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan ✖
1.03.000560 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ✖
1.03.000561 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota ✖
1.03.000567 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah SPALD ✖
1.03.000568 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah SPAM ✖
1.03.000578 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) ✖
1.03.000579 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat ✖
1.03.000594 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ✖
1.03.000596 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ✖
1.03.000597 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota ✖
1.03.000599 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan ✖
1.03.000653 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir ✖
1.03.000654 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir ✖
1.03.000656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir ✖
1.03.000733 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan ✖
1.03.000735 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan ✖
1.03.000740 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan ✖
1.03.910123 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD ✖
1.03.910128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat ✖
1.03.910171 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rumah Sehat ✖
1.03.910172 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rumah Layak Huni ✖
1.03.910178 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap ✖
1.03.910179 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap ✖
1.03.910254 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik ✖
1.04.000006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan ✖
1.04.000007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik ✖
1.04.000008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa) ✖
1.04.000009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa ✖
1.04.000014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.04.000018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.04.000038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum ✖
1.04.000063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun ✖
1.04.000065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ✖
1.04.000070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh ✖
1.04.000074 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh ✖
1.04.000078 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang ✖
1.04.000092 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota ✖
1.04.000094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana ✖
1.04.000111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana ✖
1.04.000113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei ✖
1.04.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan ✖
1.04.000115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian ✖
1.04.000137 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah ✖
1.04.000146 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.04.000148 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PSU yang tersedia dari hasil kerja sama ✖
1.04.000151 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan ✖
1.04.000154 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun ✖
1.04.000159 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Khusus ✖
1.04.000160 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten/kota yang Terbangun ✖
1.04.000165 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya ✖
1.04.000168 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi ✖
1.04.000177 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.04.000179 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan ✖
1.04.000181 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik ✖
1.04.000182 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Sewa Milik Masyarakat ✖
1.04.000183 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Susun (Hunian Vertikal) ✖
1.04.000193 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan ✖
1.04.000194 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.04.000196 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.04.000198 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.04.000206 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan ✖
1.04.000243 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan ✖
1.04.000259 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota ✖
1.04.000261 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU ✖
1.04.000264 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ✖
1.04.000268 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di permukiman ✖
1.04.000269 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan ✖
1.04.000273 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha ✖
1.04.000274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi ✖
1.04.000275 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya ✖
1.04.000277 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah rumah di lokasi rawan bencana ✖
1.04.000279 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh ✖
1.04.000280 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha ✖
1.04.000282 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan ✖
1.04.000285 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ✖
1.04.000286 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ✖
1.04.000289 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ✖
1.04.000290 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ✖
1.04.000293 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ✖
1.04.000296 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan ✖
1.04.000313 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali ✖
1.04.000314 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh ✖
1.04.000315 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar ✖
1.04.000322 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah ✖
1.04.000323 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha ✖
1.04.000324 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki ✖
1.04.000328 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan ✖
1.04.000338 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh ✖
1.04.000889 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh ✖
1.04.000890 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki “Lack of Access” terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh. ✖
1.05.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan ✖
1.05.000006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran ✖
1.05.000007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran ✖
1.05.000008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran ✖
1.05.000009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran ✖
1.05.000013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Data Kebencanaan yang tersedia ✖
1.05.000014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya ✖
1.05.000015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya ✖
1.05.000016 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya ✖
1.05.000017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya ✖
1.05.000018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya ✖
1.05.000023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana ✖
1.05.000030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran ✖
1.05.000031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran ✖
1.05.000032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota ✖
1.05.000033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota ✖
1.05.000034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal ✖
1.05.000035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal ✖
1.05.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal ✖
1.05.000042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota ✖
1.05.000056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.05.000058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.05.000059 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran ✖
1.05.000060 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran ✖
1.05.000063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi ✖
1.05.000065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana ✖
1.05.000066 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya ✖
1.05.000070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) ✖
1.05.000071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) ✖
1.05.000077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah ✖
1.05.000080 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi ✖
1.05.000081 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi ✖
1.05.000082 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi ✖
1.05.000088 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat ✖
1.05.000089 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat ✖
1.05.000090 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan ✖
1.05.000091 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah ✖
1.05.000092 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar ✖
1.05.000093 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran ✖
1.05.000094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran ✖
1.05.000098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian ✖
1.05.000099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum ✖
1.05.000100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar ✖
1.05.000101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar ✖
1.05.000102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar ✖
1.05.000103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar ✖
1.05.000108 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Informasi Kebencanaan yang tersedia ✖
1.05.000110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan ✖
1.05.000111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan ✖
1.05.000112 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini ✖
1.05.000113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini ✖
1.05.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli ✖
1.05.000115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan ✖
1.05.000116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan ✖
1.05.000117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan ✖
1.05.000118 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan ✖
1.05.000119 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana ✖
1.05.000120 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana ✖
1.05.000121 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam ✖
1.05.000122 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga ✖
1.05.000123 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana ✖
1.05.000124 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana ✖
1.05.000125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana ✖
1.05.000126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana ✖
1.05.000127 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana ✖
1.05.000133 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ✖
1.05.000146 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota ✖
1.05.000147 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota ✖
1.05.000172 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota ✖
1.05.000173 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ✖
1.05.000178 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ✖
1.05.000181 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada ✖
1.05.000187 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ ✖
1.05.000188 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ ✖
1.05.000202 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia ✖
1.05.000203 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas ✖
1.05.000204 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani ✖
1.05.000205 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani ✖
1.05.000208 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana ✖
1.05.000213 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP ✖
1.05.000214 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP ✖
1.05.000215 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya ✖
1.05.000216 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya ✖
1.05.000219 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara ✖
1.05.000220 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga ✖
1.05.000221 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas ✖
1.05.000224 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya ✖
1.05.000225 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis ✖
1.05.000227 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait ✖
1.05.000229 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia ✖
1.05.000232 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait ✖
1.05.000233 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait ✖
1.05.000236 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis ✖
1.05.000237 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis ✖
1.05.000239 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis ✖
1.05.000240 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis ✖
1.05.000241 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya ✖
1.05.000242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu ✖
1.05.000243 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu ✖
1.05.000244 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya ✖
1.05.000245 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya ✖
1.05.000246 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana ✖
1.05.000247 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana ✖
1.05.000249 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.05.000250 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota ✖
1.05.000251 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.05.000252 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.05.000253 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota ✖
1.05.000254 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota ✖
1.05.000255 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota ✖
1.05.000266 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota ✖
1.05.000267 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota ✖
1.05.000268 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota ✖
1.05.000270 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP ✖
1.05.000273 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional ✖
1.05.000274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ✖
1.05.000275 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ✖
1.05.000276 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ✖
1.05.000277 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah ✖
1.05.000278 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah ✖
1.05.000279 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ✖
1.05.000280 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan Sekretariat PPNS ✖
1.05.000282 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran ✖
1.05.000283 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ✖
1.05.000284 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota ✖
1.05.000285 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran ✖
1.05.000286 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) ✖
1.05.000287 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ✖
1.05.000288 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran ✖
1.05.000289 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas ✖
1.05.000290 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dukungan Operasional Sekretariat PPNS ✖
1.05.000291 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah ✖
1.05.000292 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah ✖
1.05.000293 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ✖
1.05.000296 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota ✖
1.05.000297 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota ✖
1.05.000300 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran ✖
1.05.000302 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota ✖
1.05.000303 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ✖
1.05.000304 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi! ✖
1.05.000305 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ✖
1.05.000306 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota ✖
1.05.000307 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ✖
1.05.000308 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota ✖
1.05.000309 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran ✖
1.05.000310 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Peta Rawan Kebakaran ✖
1.05.000312 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota ✖
1.05.000313 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum ✖
1.05.000314 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ✖
1.05.000315 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) ✖
1.05.000316 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ✖
1.05.000317 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota ✖
1.05.000318 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota ✖
1.05.000319 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota ✖
1.05.000320 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ✖
1.05.000321 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) ✖
1.05.000322 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ✖
1.05.000323 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama ✖
1.05.000324 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota ✖
1.05.000325 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran ✖
1.05.000326 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran ✖
1.05.000327 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan ✖
1.05.000328 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran ✖
1.05.000329 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran ✖
1.05.000330 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran ✖
1.05.000331 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana ✖
1.05.000333 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran ✖
1.05.000335 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran ✖
1.05.000336 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar ✖
1.05.000337 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar ✖
1.05.000338 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar ✖
1.05.000339 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) ✖
1.05.000340 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ✖
1.05.000341 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat ✖
1.05.000342 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan ✖
1.05.000343 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa ✖
1.05.000344 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah ✖
1.05.000347 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ✖
1.05.000348 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah ✖
1.06.000007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan ✖
1.06.000009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal ✖
1.06.000018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang ✖
1.06.000022 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan ✖
1.06.000031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Fakir Miskin ✖
1.06.000039 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan ✖
1.06.000040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan ✖
1.06.000041 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan ✖
1.06.000044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal ✖
1.06.000047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang ✖
1.06.000052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana ✖
1.06.000055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ✖
1.06.000059 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ✖
1.06.000067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana ✖
1.06.000069 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana ✖
1.06.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat ✖
1.06.000090 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lembaga Kesejahteraan Sosial ✖
1.06.000091 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ✖
1.06.000093 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Makam Pahlawan Nasional ✖
1.06.000094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi ✖
1.06.000097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial ✖
1.06.000098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial ✖
1.06.000099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pekerja Sosial Masyarakat ✖
1.06.000101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial ✖
1.06.000103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional ✖
1.06.000111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal ✖
1.06.000112 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang ✖
1.06.000116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan ✖
1.06.000118 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan ✖
1.06.000122 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga ✖
1.06.000132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan ✖
1.06.000137 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal ✖
1.06.000139 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang ✖
1.06.000162 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ✖
1.06.000170 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Taruna Siaga Bencana ✖
1.06.000178 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga ✖
1.06.000179 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ✖
1.06.000180 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial ✖
1.06.000183 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti ✖
1.06.000204 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan ✖
1.06.000208 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi ✖
1.06.000210 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai ✖
1.06.000211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional ✖
2.07.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Angkatan Kerja (AK) ✖
2.07.000002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi ✖
2.07.000005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA CPMI/PMI ✖
2.07.000019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Instruktur swasta ✖
2.07.000024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Kapasitas terpasang pemerintah ✖
2.07.000032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lembaga Bipartit ✖
2.07.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi ✖
2.07.000038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA LKS Tripartit ✖
2.07.000042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA LPKS yang dibina ✖
2.07.000046 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lulusan pelatihan pemerintah ✖
2.07.000047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Lulusan pelatihan swasta ✖
2.07.000048 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Mediator ✖
2.07.000049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Nama Program Pelatihan ✖
2.07.000053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan ✖
2.07.000056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari Kerja ✖
2.07.000057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari kerja ditempatkan ✖
2.07.000058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari kerja terdaftar ✖
2.07.000059 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja ✖
2.07.000066 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penduduk Usia Kerja (PUK) ✖
2.07.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama ✖
2.07.000074 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Peraturan Perusahaan (WLKP Online) ✖
2.07.000077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) ✖
2.07.000078 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perkara Perselisihan yang terselesaikan ✖
2.07.000080 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Persediaan Tenaga Kerja ✖
2.07.000082 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS ✖
2.07.000087 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan peserta jamsostek aktif ✖
2.07.000088 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan ✖
2.07.000095 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Petugas Antar Kerja ✖
2.07.000096 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PMI Purna ✖
2.07.000097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PMI yang di tempatkan ✖
2.07.000100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Produktivitas Tenaga Kerja ✖
2.07.000109 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga Kerja Disabilitas ✖
2.07.000110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga kerja peserta jamsostek aktif ✖
2.07.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja ✖
2.07.000123 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ✖
2.07.000125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi ✖
2.07.000129 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS ✖
2.08.000003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.08.000006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia ✖
2.08.000012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ✖
2.08.000013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota ✖
2.08.000017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan ✖
2.08.000023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ✖
2.08.000024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ✖
2.08.000031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan ✖
2.08.000032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan ✖
2.08.000034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan ✖
2.08.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota ✖
2.08.000049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.08.000054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat ✖
2.08.000055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas ✖
2.08.000057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas ✖
2.08.000061 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi ✖
2.09.000030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Konsumsi per kapita per tahun ✖
2.09.000053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ✖
2.09.000076 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Data daerah rentan rawan pangan ✖
2.09.000083 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Data Produksi Pangan ✖
2.09.000086 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala ✖
2.09.000097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ✖
2.09.000100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun ✖
2.09.000101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun ✖
2.09.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga ✖
2.09.000119 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar ✖
2.09.000126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal ✖
2.09.000132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi ✖
2.09.000155 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun ✖
2.09.000160 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar ✖
2.11.000004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Capaian IKLH Per tahun ✖
2.11.000006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD ✖
2.11.000007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS ✖
2.11.000009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD ✖
2.11.000010 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP ✖
2.11.000011 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP ✖
2.11.000012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Validasi KLHS ✖
2.11.000013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data hasil Validasi KLHS RPJMD ✖
2.11.000014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota ✖
2.11.000019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan ✖
2.11.000020 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH ✖
2.11.000021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data pengujian parameter kualitas lingkungan ✖
2.11.000022 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan ✖
2.11.000023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi ✖
2.11.000024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup ✖
2.11.000026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 ✖
2.11.000028 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen DIKPLHD ✖
2.11.000029 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup ✖
2.11.000030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) ✖
2.11.000033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting ✖
2.11.000034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview ✖
2.11.000037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun ✖
2.11.000044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 ✖
2.11.000046 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah ✖
2.11.000048 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani ✖
2.11.000049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 ✖
2.11.000050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat ✖
2.11.000051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan ✖
2.11.000052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota ✖
2.11.000056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota ✖
2.11.000058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan ✖
2.11.000067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah ✖
2.11.000068 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan pengurangan sampah ✖
2.11.000069 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir ✖
2.11.000070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan ✖
2.11.000071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan ✖
2.11.000076 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan ✖
2.11.000078 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota ✖
2.11.000081 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota ✖
2.11.000083 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan ✖
2.11.000084 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota ✖
2.11.000086 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan ✖
2.11.000090 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi ✖
2.11.000098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut ✖
2.11.000099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan ✖
2.11.000100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota ✖
2.11.000102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor ✖
2.11.000104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 ✖
2.11.000107 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup ✖
2.11.000108 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting ✖
2.11.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota ✖
2.11.000118 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota ✖
2.11.000120 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota ✖
2.11.000122 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota ✖
2.11.000124 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup ✖
2.11.000125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH ✖
2.11.000126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ✖
2.11.000128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKA n-1 ✖
2.11.000129 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKAL n-1 ✖
2.11.000130 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKLH n-1 ✖
2.11.000131 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKTL n-1 ✖
2.11.000132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKU n-1 ✖
2.11.000133 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup ✖
2.11.000135 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani ✖
2.11.000136 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Permohonan kelayakan lingkungan hidup ✖
2.11.000141 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses ✖
2.11.000143 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persetujuan lingkungan hidup ✖
2.11.000144 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1 ✖
2.11.000146 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD ✖
2.11.000147 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PPLHD Eksisting ✖
2.11.000148 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas ✖
2.11.000149 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PPLHD yang dibutuhkan ✖
2.11.000150 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan ✖
2.11.000151 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan ✖
2.11.000152 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan ✖
2.11.000153 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota ✖
2.11.000155 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola ✖
2.11.000156 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana pemilahan sampah ✖
2.11.000158 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana pengangkutan sampah ✖
2.11.000159 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting ✖
2.11.000160 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Sarana dan prasarana pengumpulan sampah ✖
2.11.000161 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota ✖
2.11.000163 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota ✖
2.11.000165 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) ✖
2.11.000167 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah ✖
2.11.000168 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH ✖
2.11.000172 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang diangkut ✖
2.11.000174 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali ✖
2.11.000175 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan ✖
2.11.000176 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang diolah ✖
2.11.000177 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA ✖
2.11.000181 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara ✖
2.11.000186 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup ✖
2.11.000189 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun ✖
2.11.000192 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi ✖
2.11.000193 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan ✖
2.11.000195 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani ✖
2.11.000197 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota ✖
2.11.000200 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota ✖
2.11.000201 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan ✖
2.11.000205 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota ✖
2.11.000207 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota ✖
2.11.000208 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota ✖
2.11.000217 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi ✖
2.11.000218 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota ✖
2.11.000220 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah ✖
2.11.000221 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota ✖
2.11.000224 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut ✖
2.11.000230 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut ✖
2.11.000231 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut ✖
2.11.000232 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota ✖
2.11.000234 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. ✖
2.11.000236 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota ✖
2.11.000238 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting ✖
2.11.000246 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup ✖
2.11.000247 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota ✖
2.11.000250 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani ✖
2.11.000251 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD ✖
2.11.000252 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD Eksisting ✖
2.11.000253 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas ✖
2.11.000254 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD yang dibutuhkan ✖
2.11.000256 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani ✖
2.11.000257 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota ✖
2.11.000259 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi ✖
2.11.000260 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia ✖
2.11.000261 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan ✖
2.11.000262 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting ✖
2.11.000263 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan ✖
2.11.000264 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting ✖
2.11.000265 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya ✖
2.11.000266 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota ✖
2.11.000268 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) ✖
2.11.000279 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) ✖
2.11.000280 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persentase luas layanan pengumpulan sampah ✖
2.11.000281 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya dokumen IKLH ✖
2.11.000282 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya dokumen IKPLHD ✖
2.11.000286 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah yang didaur ulang ✖
2.11.000287 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah yang dimanfaatkan kembali ✖
2.11.000288 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional ✖
2.11.000289 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya ✖
2.11.000290 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan ✖
2.11.000296 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani ✖
2.11.000297 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya ✖
2.11.000301 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya ✖
2.11.000302 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan ✖
2.11.000303 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya ✖
2.11.000306 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota ✖
2.11.000307 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota ✖
2.11.000308 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan ✖
2.11.000310 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan ✖
2.11.000311 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota ✖
2.11.000318 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan ✖
2.11.000319 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting ✖
2.11.000320 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah ✖
2.11.000321 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada ✖
2.11.000322 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup ✖
2.11.000323 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia ✖
2.11.000324 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi ✖
2.11.000326 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola ✖
2.11.000327 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah ✖
2.11.000328 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus ✖
2.11.000329 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah ✖
2.11.000330 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut ✖
2.11.000331 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP sesuai dengan kewenangannya ✖
2.11.000335 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) ✖
2.11.000336 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) ✖
2.11.000337 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya ✖
2.11.000338 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya ✖
2.11.000344 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan ✖
2.11.000345 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan ✖
2.11.000346 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS ✖
2.11.000347 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya ✖
2.11.000349 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis ✖
2.11.000350 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali ✖
2.11.000351 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya ✖
2.11.000352 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP jumlah tonase sampah yang didaur ulang ✖
2.11.000353 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah ✖
2.11.000354 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah ✖
2.11.000355 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah ✖
2.11.000357 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Timbulan Sampah Harian ✖
2.11.000358 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Timbulan Sampah Tahunan ✖
2.12.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Data Kependudukan Kabupaten/Kota ✖
2.12.000002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan ✖
2.12.000003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan ✖
2.12.000004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia ✖
2.12.000005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Data yang telah diolah dan disajikan ✖
2.12.000006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan ✖
2.12.000008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan ✖
2.12.000012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat ✖
2.12.000017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk ✖
2.12.000023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting ✖
2.12.000024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk ✖
2.12.000026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk ✖
2.12.000027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil ✖
2.12.000028 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil ✖
2.12.000032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia ✖
2.12.000033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia ✖
2.12.000035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan ✖
2.12.000042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk ✖
2.12.000044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan ✖
2.12.000046 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain ✖
2.12.000047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun ✖
2.12.000050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun ✖
2.12.000051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun ✖
2.12.000052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk ✖
2.12.000053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk ✖
2.12.000056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil ✖
2.12.000057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan ✖
2.12.000060 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil ✖
2.12.000062 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ✖
2.12.000063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah ✖
2.12.000067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil ✖
2.12.000068 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk ✖
2.12.000069 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ✖
2.12.000071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota ✖
2.12.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam ✖
2.12.000073 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil ✖
2.12.000074 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ✖
2.12.000076 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan ✖
2.12.000077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk ✖
2.12.000078 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk ✖
2.12.000079 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil ✖
2.12.000081 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ✖
2.12.000085 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk ✖
2.12.000086 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan ✖
2.12.000087 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan ✖
2.12.000088 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil ✖
2.12.000089 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan ✖
2.12.000090 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk ✖
2.12.000091 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil ✖
2.12.000092 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk ✖
2.12.000094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan ✖
2.12.000095 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota ✖
2.12.000096 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota ✖
2.12.000097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) ✖
2.12.000098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan ✖
2.14.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria ✖
2.14.000003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK ✖
2.14.000013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Data dan Informasi Keluarga yang tersedia ✖
2.14.000014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi ✖
2.14.000015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan ✖
2.14.000017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah ✖
2.14.000018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan ✖
2.14.000019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB ✖
2.14.000026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun ✖
2.14.000028 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP ✖
2.14.000034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ✖
2.14.000035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ✖
2.14.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) ✖
2.14.000038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana) ✖
2.14.000040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kampung KB yang telah menerima pembinaan ✖
2.14.000044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ✖
2.14.000047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal ✖
2.14.000049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya ✖
2.14.000050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) ✖
2.14.000053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya ✖
2.14.000057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan ✖
2.14.000058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan ✖
2.14.000061 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana ✖
2.14.000065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola ✖
2.14.000067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ✖
2.14.000069 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) ✖
2.14.000070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) ✖
2.14.000071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB ✖
2.14.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja ✖
2.14.000073 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB ✖
2.14.000074 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ✖
2.14.000075 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ✖
2.14.000077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB ✖
2.14.000078 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja ✖
2.14.000081 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan ✖
2.14.000086 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan ✖
2.14.000087 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal ✖
2.14.000089 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan ✖
2.14.000090 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan ✖
2.14.000091 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis ✖
2.14.000094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal ✖
2.14.000095 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal ✖
2.14.000100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga ✖
2.14.000104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan ✖
2.14.000105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang ✖
2.14.000107 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan ✖
2.14.000108 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk ✖
2.14.000109 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan ✖
2.14.000110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia ✖
2.14.000112 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan ✖
2.14.000113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal ✖
2.14.000116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan ✖
2.14.000117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ✖
2.14.000118 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ✖
2.14.000119 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia ✖
2.15.000000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum ✖
2.15.000003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat pemberi isyarat lalu lintas ✖
2.15.000004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat pengawasan dan pengamanan jalan ✖
2.15.000005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara ✖
2.15.000006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan ✖
2.15.000007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara ✖
2.15.000008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi ✖
2.15.000009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal ✖
2.15.000010 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Analisis dampak lalu lintas ✖
2.15.000040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota ✖
2.15.000047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota ✖
2.15.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara ✖
2.15.000077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan ✖
2.15.000085 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ✖
2.15.000086 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan ✖
2.15.000087 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar ✖
2.15.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak ✖
2.15.000115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik ✖
2.15.000116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat ✖
2.15.000120 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat ✖
2.15.000125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan ✖
2.15.000126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan ✖
2.15.000127 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan ✖
2.15.000128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus ✖
2.15.000130 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan ✖
2.15.000131 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan ✖
2.15.000142 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Perlengkapan Jalan ✖
2.15.000143 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ✖
2.15.000144 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara ✖
2.15.000153 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota ✖
2.15.000156 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota ✖
2.15.000158 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota ✖
2.15.000162 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data rencana kebutuhan sumber daya manusia ✖
2.15.000163 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota ✖
2.15.000165 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting ✖
2.15.000166 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting ✖
2.15.000168 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Ruang Lalu Lintas ✖
2.15.000173 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Terminal ✖
2.15.000177 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara ✖
2.15.000178 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data UPPKB ✖
2.15.000187 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ✖
2.15.000189 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin ✖
2.15.000191 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan ✖
2.15.000192 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara ✖
2.15.000193 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat ✖
2.15.000194 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara ✖
2.15.000197 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Hasil Penilaian Tim Evaluasi ✖
2.15.000211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara ✖
2.15.000215 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan ✖
2.15.000221 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Potensi Perekonomian daerah ✖
2.15.000224 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rambu Lalu Lintas ✖
2.15.000225 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara ✖
2.15.000245 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Marka Jalan ✖
2.15.000246 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data indentifikasi masalah lalu lintas ✖
2.15.000247 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas ✖
2.15.000248 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang ✖
2.15.000249 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan ✖
2.15.000251 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan ✖
2.15.000253 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas ✖
2.15.000256 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas ✖
2.15.000257 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor ✖
2.15.000258 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas ✖
2.15.000259 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin ✖
2.15.000260 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Persetujuan Teknis Hasil Andalalin ✖
2.15.000261 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas ✖
2.15.000263 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi. ✖
2.15.000264 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS ✖
2.15.000265 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS ✖
2.15.000267 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) ✖
2.15.000268 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan ✖
2.15.000269 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ✖
2.15.000270 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Halte ✖
2.15.000271 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki ✖
2.15.000272 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum ✖
2.15.000274 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat Penerangan Jalan ✖
2.15.000276 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Prasarana Jalan ✖
2.15.000278 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan ✖
2.15.000289 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) ✖
2.15.000294 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual ✖
2.15.000295 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang ✖
2.15.000306 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal ✖
2.15.000313 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah perlintasan sebidang ✖
2.15.000316 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota ✖
2.15.000320 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor ✖
2.15.000321 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ✖
2.15.000322 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ✖
2.15.000393 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ✖
2.15.000394 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ✖
2.15.000395 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ ✖
2.15.000406 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ✖
2.15.000407 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ✖
2.15.000408 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor ✖
2.15.000409 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji ✖
2.15.000411 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan ✖
2.15.000412 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat Pendeteksi Kereta Api ✖
2.15.000413 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Panic Button/ Emergency Lamp ✖
2.15.000414 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pos Jaga ✖
2.15.000415 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penjaga Perlintasan Kereta Api ✖
2.15.000416 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rambu Peringatan ✖
2.15.000417 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rambu Larangan ✖
2.15.000419 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pita Penggaduh ✖
2.15.000420 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Yellow Box ✖
2.15.000421 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penjaga Perlintasan Kereta Api ✖
2.16.000067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nama Domain Pemerintah Daerah ✖
2.16.000070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ✖
2.16.000071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ✖
2.16.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah ✖
2.16.000075 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Data dan informasi dibagipakaikan ✖
2.16.000077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional ✖
2.16.000078 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional ✖
2.16.000079 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional ✖
2.16.000080 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah ✖
2.16.000081 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah ✖
2.16.000083 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ✖
2.16.000085 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah ✖
2.16.000086 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah ✖
2.16.000087 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ✖
2.16.000088 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda ✖
2.16.000089 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perangkat Daerah yang memiliki akses internet ✖
2.16.000090 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas ✖
2.16.000091 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ✖
2.16.000092 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah ✖
2.16.000093 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo ✖
2.16.000094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan ✖
2.16.000095 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional ✖
2.16.000096 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda ✖
2.16.000097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda ✖
2.16.000098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda ✖
2.16.000099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Server yang dikelola pemerintah daerah ✖
2.16.000100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah ✖
2.16.000101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah ✖
2.16.000102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah ✖
2.16.000103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah ✖
2.16.000104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah ✖
2.16.000105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE ✖
2.16.000106 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE ✖
2.16.000107 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK ✖
2.16.000108 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas ✖
2.16.000109 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas ✖
2.16.000110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE ✖
2.16.000111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Audit TIK internal ✖
2.16.000112 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Audit TIK eksternal ✖
2.16.000113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik ✖
2.16.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor ✖
2.16.000115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR ✖
2.16.000116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah ✖
2.16.000117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau ✖
2.16.000120 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Strategi Komunikasi Publik yang disusun ✖
2.16.000121 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Komunikasi krisis yang telah dikelola ✖
2.16.000122 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prosedur penanganan komunikasi krisis ✖
2.16.000124 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Konten Foto ✖
2.16.000125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Konten Teks ✖
2.16.000126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Konten Grafis ✖
2.16.000127 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Konten Audio Video ✖
2.16.000128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Konten Audio ✖
2.16.000129 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Konten digital yang menggunakan bahasa setempat ✖
2.16.000130 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pertemuan tatap muka ✖
2.16.000131 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Diseminasi melalui Media Berbayar ✖
2.16.000132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Diseminasi melalui Earned Media ✖
2.16.000133 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Diseminasi melalui shared media ✖
2.16.000134 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah ✖
2.16.000135 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal ✖
2.16.000136 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Media cetak yang dikelola Pemda ✖
2.16.000142 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Media Online yang dikelola oleh Pemda ✖
2.16.000143 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda ✖
2.16.000144 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Siaran pers yang dibuat ✖
2.16.000145 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Siaran pers yang dimuat di media ✖
2.16.000146 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Komunitas Informasi Masyarakat ✖
2.16.000148 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan ✖
2.16.000149 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ✖
2.16.000150 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ✖
2.16.000151 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ✖
2.16.000152 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik ✖
2.16.000153 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik ✖
2.16.000155 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengaturan relasi media ✖
2.16.000158 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas ✖
2.16.000162 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot ✖
2.17.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota ✖
2.17.000002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan ✖
2.17.000014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan ✖
2.17.000015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat ✖
2.17.000021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan ✖
2.17.000022 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.17.000023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi ✖
2.17.000024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.17.000025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.17.000026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.17.000027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.17.000029 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam ✖
2.17.000032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.17.000033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian ✖
2.17.000034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro ✖
2.17.000035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi ✖
2.17.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM ✖
2.17.000037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi ✖
2.17.000038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan ✖
2.17.000039 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan ✖
2.17.000045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan ✖
2.17.000051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang produktif ✖
2.17.000052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah ✖
2.17.000053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro ✖
2.17.000054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro ✖
2.17.000055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan ✖
2.18.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. ✖
2.18.000002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. ✖
2.18.000004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; ✖
2.18.000005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik. ✖
2.18.000006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; ✖
2.18.000007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan. ✖
2.18.000010 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; ✖
2.18.000013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; ✖
2.18.000014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. ✖
2.18.000016 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; ✖
2.18.000017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; ✖
2.18.000018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. ✖
2.18.000021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal. ✖
2.18.000026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah; ✖
2.18.000027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah. ✖
2.18.000028 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. ✖
2.18.000030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Rencana Minat Investasi di dalam negeri; ✖
2.18.000031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Rencana Minat Investasi di luar negeri. ✖
2.18.000032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. ✖
2.18.000034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha. ✖
2.18.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah; ✖
2.18.000037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah. ✖
2.18.000038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal. ✖
2.18.000040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal; ✖
2.18.000043 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah ✖
2.19.000064 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pemuda Kader ✖
2.19.000065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pemuda Pelopor ✖
2.19.000067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pemuda wirausaha muda pemula ✖
2.19.000068 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pemuda Berprestasi ✖
2.19.000069 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi Kepemudaan ✖
2.19.000070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA sarana dan prasarana kepemudaan ✖
2.19.000071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA organisasi kepemudaan berprestasi ✖
2.19.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA sentra kewirausahaan pemuda ✖
2.19.000073 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA atlet/olahragawan talenta muda ✖
2.19.000075 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA atlet/olahragawan disabilitas ✖
2.19.000076 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah ✖
2.19.000078 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA kompetisi/kejuaraan single event ✖
2.19.000081 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA pelatih olahraga yang bersertifikat ✖
2.19.000082 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi Olahraga ✖
2.19.000083 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA wasit ✖
2.19.000084 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Sentra pembinaan Olahraga ✖
2.19.000085 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Sarana Olahraga ✖
2.19.000086 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prasarana Olahraga ✖
2.19.000087 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Sarana Olahraga Disabilitas ✖
2.19.000088 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA prasarana olahraga disabilitas ✖
2.19.000089 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA organisasi kepramukaan ✖
2.19.000090 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA tenaga pendidik pramuka ✖
2.19.000091 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA kegiatan pramuka ✖
2.20.000019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata ✖
2.20.000020 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data ✖
2.20.000021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi ✖
2.20.000022 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil ✖
2.20.000023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu ✖
2.20.000024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik ✖
2.20.000025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik ✖
2.20.000026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data ✖
2.20.000028 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan ✖
2.20.000030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data ✖
2.20.000031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data ✖
2.20.000050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah ✖
2.20.000051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk ✖
2.20.000052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk ✖
2.20.000053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda ✖
2.20.000054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda ✖
2.20.000055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. ✖
2.20.000056 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan ✖
2.20.000057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral ✖
2.20.000058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik ✖
2.20.000059 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik ✖
2.20.000060 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah ✖
2.21.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan ✖
2.21.000002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan ✖
2.21.000007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi ✖
2.21.000008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi ✖
2.21.000009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota ✖
2.21.000010 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik ✖
2.21.000011 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik ✖
2.21.000012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota ✖
2.22.000018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat ✖
2.22.000026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan ✖
2.22.000027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah ✖
2.22.000045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Laporan Even Penggiat Seni ✖
2.22.000054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ✖
2.22.000074 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya ✖
2.22.000075 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional ✖
2.22.000092 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Lembaga kebudayaan yang dibina ✖
2.22.000093 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya ✖
2.22.000094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Lembaga Penggiat Seni yang dibina ✖
2.22.000106 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola ✖
2.22.000110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Budaya Bahari yang dikembangkan ✖
2.22.000112 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan ✖
2.22.000113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Cagar Budaya yang dikembangkan ✖
2.22.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Cagar Budaya yang dilindungi ✖
2.22.000115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan ✖
2.22.000117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Cagar Budaya yang ditetapkan ✖
2.22.000119 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan ✖
2.22.000124 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan ✖
2.22.000125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan ✖
2.22.000126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan ✖
2.22.000128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pemanfaatan ✖
2.22.000134 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan ✖
2.22.000135 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan, ✖
2.22.000136 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan ✖
2.22.000141 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Orang mengikuti kegiatan Kependidikan Kepramukaan ✖
2.22.000145 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan ✖
2.22.000146 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pakaian dan Perlengkapan Adat ✖
2.22.000178 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Sarana dan Prasarana Budaya ✖
2.22.000180 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya ✖
2.22.000190 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan ✖
2.22.000192 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Sumber Daya Manusia Kebudayaan ✖
2.22.000196 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya) ✖
2.22.000197 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti proses standarisasi ✖
2.22.000251 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pengelolaan Koleksi Museum ✖
2.23.000095 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.23.000096 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Jumlah Perpustakaan yang terotomasi ✖
2.23.000099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota ✖
2.23.000100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota ✖
2.23.000101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perpustakaan Kecamatan ✖
2.23.000102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Perpustakaan Kelurahan/Desa ✖
2.23.000103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.23.000105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota ✖
2.23.000106 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota ✖
2.23.000107 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan ✖
2.23.000108 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan ✖
2.23.000109 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota ✖
2.23.000111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota ✖
2.23.000112 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota ✖
2.23.000113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan ✖
2.23.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan ✖
2.23.000115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota ✖
2.23.000116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota ✖
2.23.000119 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota ✖
2.23.000120 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000122 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota ✖
2.23.000123 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000124 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota ✖
2.23.000129 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000130 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pustakawan pada Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000131 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pustakawan pada Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000134 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000135 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000136 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000137 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota ✖
2.23.000138 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota ✖
2.23.000140 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial ✖
2.23.000141 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial ✖
2.24.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis ✖
2.24.000002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana ✖
2.24.000005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun ✖
2.24.000006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan ✖
2.24.000007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup ✖
2.24.000013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ✖
2.24.000015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip ✖
2.24.000017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan ✖
2.24.000018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan ✖
2.24.000019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip ✖
2.24.000020 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan ✖
2.24.000021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman ✖
2.24.000027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN ✖
2.24.000029 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan ✖
2.24.000031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan ✖
2.24.000032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI ✖
2.24.000034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan ✖
2.24.000035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota ✖
2.24.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Data Base Arsiparis ✖
3.25.000006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Benih ikan ✖
3.25.000007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota ✖
3.25.000012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko ✖
3.25.000023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ✖
3.25.000027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota ✖
3.25.000045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha ✖
3.25.000047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha ✖
3.25.000050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko ✖
3.25.000051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko ✖
3.25.000058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota ✖
3.25.000063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN hasil tangkapan yang di daratkan ✖
3.25.000065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota ✖
3.25.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota ✖
3.25.000080 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha ✖
3.25.000082 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha ✖
3.25.000085 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota ✖
3.25.000098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota ✖
3.25.000113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan ✖
3.25.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas ✖
3.25.000115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi ✖
3.25.000116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK ✖
3.25.000117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ✖
3.25.000127 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi ✖
3.25.000136 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Pakan Ikan ✖
3.25.000139 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Panjang saluran air ✖
3.25.000146 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko ✖
3.25.000147 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko ✖
3.25.000148 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi ✖
3.25.000154 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat ✖
3.25.000164 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses ✖
3.25.000179 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses ✖
3.25.000242 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha ✖
3.25.000246 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha ✖
3.25.000258 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN wadah pembudidayaan ikan ✖
3.25.004115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan ✖
3.25.004117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan ✖
3.26.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang) ✖
3.26.000002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan) ✖
3.26.000003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi) ✖
3.26.000004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) ✖
3.26.000005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan ✖
3.26.000013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000014 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000016 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000020 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000021 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata ✖
3.26.000022 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri ✖
3.26.000023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri ✖
3.26.000026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri ✖
3.26.000027 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri ✖
3.26.000031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri ✖
3.26.000032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri ✖
3.26.000033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri ✖
3.26.000034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri ✖
3.26.000035 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri ✖
3.26.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri ✖
3.26.000037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri ✖
3.26.000038 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri ✖
3.26.000039 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri ✖
3.26.000040 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri ✖
3.26.000041 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000046 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000048 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia ✖
3.26.000054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan ✖
3.26.000057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000072 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000114 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan ✖
3.26.000144 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota ✖
3.26.000145 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota ✖
3.26.000159 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000162 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000163 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata ✖
3.26.000165 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan ✖
3.26.000168 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri ✖
3.26.000169 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf ✖
3.26.000171 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan ✖
3.26.000172 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan ✖
3.26.000174 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan ✖
3.26.000175 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan ✖
3.26.000178 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah ✖
3.26.000180 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif ✖
3.26.000181 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata ✖
3.26.000182 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata ✖
3.26.000184 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan ✖
3.26.000185 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu ✖
3.26.000188 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota ✖
3.26.000189 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota ✖
3.26.000193 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota ✖
3.26.000195 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko ✖
3.26.000196 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor ✖
3.26.000199 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif ✖
3.26.000201 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota ✖
3.26.000202 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000204 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan ✖
3.26.000206 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu ✖
3.26.000210 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS) ✖
3.26.000214 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan ✖
3.26.000217 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000218 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan ✖
3.26.000221 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan ✖
3.26.000222 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota ✖
3.26.000225 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota ✖
3.26.000226 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan ✖
3.26.000229 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000232 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi ✖
3.26.000233 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan ✖
3.26.000240 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Laporan hasil monitoring dan evaluasi ✖
3.26.000245 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan ✖
3.26.000246 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan ✖
3.26.000247 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI ✖
3.26.000248 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan ✖
3.26.000249 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000250 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000253 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA ata SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI ✖
3.26.000259 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000260 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan ✖
3.26.000261 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf ✖
3.26.000262 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000264 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual ✖
3.26.000265 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) ✖
3.26.000266 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual ✖
3.26.000267 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Fasilitasi pemberian insentif ✖
3.26.000268 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota ✖
3.26.000269 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi) ✖
3.26.000273 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ✖
3.26.000275 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan ✖
3.26.000276 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah ✖
3.26.000277 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota ✖
3.26.000285 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota ✖
3.26.000290 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha ✖
3.26.000291 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional ✖
3.27.000135 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Panjang Jalan Usaha Tani eksisting ✖
3.27.000137 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara ✖
3.27.000143 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar ✖
3.27.000152 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN pengawasan peredaran hewan dan produk hewan ✖
3.27.000243 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar ✖
3.27.000244 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil ✖
3.27.000257 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia ✖
3.27.000287 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali ✖
3.27.000290 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian ✖
3.27.000291 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah dokumen rencana kontingensi penanganan hewan/ternak akibat bencana alam ✖
3.27.000295 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah eksisting DAM Parit ✖
3.27.000298 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani ✖
3.27.000304 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar ✖
3.27.000307 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN ✖
3.27.000308 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Eksisting Pintu Air ✖
3.27.000312 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya ✖
3.27.000313 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya ✖
3.27.000314 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Eksisting Puskeswan ✖
3.27.000316 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun ✖
3.27.000321 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi ✖
3.27.000327 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan ✖
3.27.000335 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan ✖
3.27.000336 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner ✖
3.27.000337 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah hewan yang berhasil ditangani ✖
3.27.000340 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi ✖
3.27.000342 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia ✖
3.27.000343 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah HPT yang beredar ✖
3.27.000351 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi ✖
3.27.000352 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen ✖
3.27.000356 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi ✖
3.27.000357 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner ✖
3.27.000358 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola ✖
3.27.000360 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara ✖
3.27.000361 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi ✖
3.27.000376 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan ✖
3.27.000377 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi ✖
3.27.000378 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan ✖
3.27.000379 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk ✖
3.27.000384 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan ✖
3.27.000385 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Ketersediaan Alsintan ✖
3.27.000398 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Ketersediaan Pestisida ✖
3.27.000399 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah ketersediaan pupuk ✖
3.27.000400 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian ✖
3.27.000401 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani ✖
3.27.000402 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani ✖
3.27.000403 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian ✖
3.27.000404 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya ✖
3.27.000405 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya ✖
3.27.000417 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah layanan jasa medik veteriner ✖
3.27.000420 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan ✖
3.27.000423 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi ✖
3.27.000428 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan ✖
3.27.000429 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani ✖
3.27.000437 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan ✖
3.27.000438 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani ✖
3.27.000441 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ✖
3.27.000442 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan ✖
3.27.000443 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas ✖
3.27.000444 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar ✖
3.27.000449 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner ✖
3.27.000462 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian ✖
3.27.000465 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain ✖
3.27.000474 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah penggunaan alsintan ✖
3.27.000475 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah penggunaan pestisida ✖
3.27.000476 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah penggunaan pupuk ✖
3.27.000486 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya ✖
3.27.000493 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan ✖
3.27.000494 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik ✖
3.27.000497 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ✖
3.27.000498 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ✖
3.27.000500 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan ✖
3.27.000506 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Petugas Medik Veteriner ✖
3.27.000509 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi ✖
3.27.000510 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi ✖
3.27.000511 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Pintu Air direhabilitasi ✖
3.27.000517 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun ✖
3.27.000530 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan ✖
3.27.000550 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Puskeswan yang dibangun ✖
3.27.000564 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun ✖
3.27.000565 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi ✖
3.27.000583 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Sebaran Alsintan ✖
3.27.000584 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Sebaran Pestisida ✖
3.27.000585 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Sebaran pupuk ✖
3.27.000586 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian ✖
3.27.000587 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani ✖
3.27.000588 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ✖
3.27.000605 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota ✖
3.27.000606 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi ✖
3.27.000612 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Luas kawasan perkebunan ✖
3.27.000614 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Luas kawasan tanaman pangan ✖
3.27.000615 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota ✖
3.27.000616 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi ✖
3.27.000619 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota ✖
3.27.000620 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi ✖
3.30.000001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Agen dan Pasar Rakyat ✖
3.30.000015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Gudang yang telah terdaftar ✖
3.30.000019 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat ✖
3.30.000023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi ✖
3.30.000024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor ✖
3.30.000044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan ✖
3.30.000045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti ✖
3.30.000046 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pameran Dagang Lokal yang Diikuti ✖
3.30.000047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pameran Dagang Nasional yang Diikuti ✖
3.30.000049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan ✖
3.30.000057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota ✖
3.30.000063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan ✖
3.30.000064 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar ✖
3.30.000065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang ✖
3.30.000066 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur ✖
3.30.000067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pelaku Usaha di Bidang Metrologi ✖
3.30.000070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pelaku Usaha Ekspor ✖
3.30.000071 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan ✖
3.30.000073 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan ✖
3.30.000074 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota ✖
3.30.000075 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi ✖
3.30.000076 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace ✖
3.30.000077 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan ✖
3.30.000078 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail ✖
3.30.000079 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan ✖
3.30.000080 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan ✖
3.30.000081 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan ✖
3.30.000091 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan ✖
3.30.000094 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Produk Unggulan Daerah ✖
3.30.000097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota ✖
3.30.000099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90% ✖
3.30.000103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Sarana Distribusi Perdagangan ✖
3.30.000108 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota ✖
3.31.000003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah ✖
3.31.000007 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh ✖
3.31.000009 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya ✖
3.31.000013 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah ✖
3.31.000015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM ✖
3.31.000016 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM ✖
3.31.000017 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri ✖
3.31.000020 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Pembangunan Sumber Daya Manusia ✖
3.31.000025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah ✖
3.31.000036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Standardisasi industri ✖
3.31.000041 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota ✖
3.31.000047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi ✖
3.31.000048 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan ✖
3.31.000049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan ✖
3.31.000052 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas ✖
3.31.000053 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional ✖
3.31.000063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ✖
4.01.000001 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota ✖
4.01.000002 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota ✖
4.01.000003 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan ✖
4.01.000004 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ✖
4.01.000005 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ✖
4.01.000006 SEKRETARIAT DAERAH Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja ✖
4.01.000007 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan ✖
4.01.000008 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik ✖
4.01.000009 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan ✖
4.01.000010 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum ✖
4.01.000011 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah ✖
4.01.000012 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD ✖
4.01.000014 SEKRETARIAT DAERAH Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan ✖
4.01.000015 SEKRETARIAT DAERAH Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi ✖
4.01.000016 SEKRETARIAT DAERAH Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi ✖
4.01.000018 SEKRETARIAT DAERAH Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola ✖
4.01.000019 SEKRETARIAT DAERAH Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi ✖
4.01.000020 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan ✖
4.01.000021 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan ✖
4.01.000022 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial ✖
4.01.000024 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja ✖
4.01.000026 SEKRETARIAT DAERAH Produk Hukum Pengaturan yang Disusun ✖
4.01.000027 SEKRETARIAT DAERAH Produk Hukum Penetapan yang Disusun ✖
4.01.000028 SEKRETARIAT DAERAH Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya ✖
4.01.000032 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro ✖
4.01.000033 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro ✖
4.01.000034 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ✖
4.01.000035 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup ✖
4.01.000036 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air ✖
4.01.000038 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi ✖
4.01.000039 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD ✖
4.01.000040 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah ✖
4.01.000041 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD ✖
4.01.000042 SEKRETARIAT DAERAH Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa ✖
4.01.000043 SEKRETARIAT DAERAH Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ✖
4.01.000044 SEKRETARIAT DAERAH Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa ✖
4.01.000045 SEKRETARIAT DAERAH Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik ✖
4.01.000046 SEKRETARIAT DAERAH Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa ✖
4.01.000047 SEKRETARIAT DAERAH Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa ✖
4.01.000048 SEKRETARIAT DAERAH Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa ✖
4.01.000049 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa ✖
4.01.000050 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa ✖
4.01.000069 SEKRETARIAT DAERAH Gedung Serba Guna ✖
4.01.000131 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan ✖
4.01.000132 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan ✖
4.01.000133 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah ✖
4.01.000134 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual ✖
4.01.000135 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB ✖
4.01.000136 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas ✖
4.01.000139 SEKRETARIAT DAERAH Produk Hukum Daerah yang Disusun ✖
4.01.000140 SEKRETARIAT DAERAH Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum ✖
4.01.000141 SEKRETARIAT DAERAH Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi ✖
4.01.000142 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri ✖
4.01.000145 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD ✖
4.01.000146 SEKRETARIAT DAERAH Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian ✖
4.01.000147 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil ✖
4.01.000148 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD ✖
4.01.000151 SEKRETARIAT DAERAH Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan ✖
4.01.000153 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ✖
4.01.000154 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik ✖
4.01.000155 SEKRETARIAT DAERAH Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa ✖
4.01.000156 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja ✖
4.01.000158 SEKRETARIAT DAERAH Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan ✖
4.01.000159 SEKRETARIAT DAERAH Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun ✖
4.02.000002 SEKRETARIAT DPRD Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah ✖
4.02.000005 SEKRETARIAT DPRD Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan ✖
4.02.000007 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah ✖
4.02.000008 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda ✖
4.02.000010 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi ✖
4.02.000011 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun ✖
4.02.000013 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS ✖
4.02.000014 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ✖
4.02.000015 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Pembahasan APBD ✖
4.02.000016 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD ✖
4.02.000018 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD ✖
4.02.000019 SEKRETARIAT DPRD Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum ✖
4.02.000020 SEKRETARIAT DPRD Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ✖
4.02.000021 SEKRETARIAT DPRD Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat ✖
4.02.000026 SEKRETARIAT DPRD Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ✖
4.02.000027 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD ✖
4.02.000028 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD ✖
4.02.000029 SEKRETARIAT DPRD Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli ✖
4.02.000030 SEKRETARIAT DPRD Tenaga Ahli Fraksi ✖
4.02.000032 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Rencana Kerja DPRD ✖
4.02.000033 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD ✖
4.02.000034 SEKRETARIAT DPRD Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD ✖
4.02.000035 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun ✖
4.02.000036 SEKRETARIAT DPRD Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses ✖
4.02.000039 SEKRETARIAT DPRD Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD ✖
4.02.000040 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah ✖
4.02.000042 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ✖
4.02.000043 SEKRETARIAT DPRD Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun ✖
4.02.000044 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah ✖
4.02.000045 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD ✖
4.02.000046 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus ✖
4.02.000047 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama ✖
4.02.000055 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ✖
4.02.000063 SEKRETARIAT DPRD Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan ✖
5.01.000001 PERENCANAAN Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah ✖
5.01.000002 PERENCANAAN Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan ✖
5.01.000003 PERENCANAAN Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ✖
5.01.000004 PERENCANAAN Berita Acara Konsultasi Publik ✖
5.01.000005 PERENCANAAN Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota ✖
5.01.000009 PERENCANAAN Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola ✖
5.01.000010 PERENCANAAN Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) ✖
5.01.000013 PERENCANAAN Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ✖
5.01.000015 PERENCANAAN Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ✖
5.01.000016 PERENCANAAN Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ✖
5.01.000017 PERENCANAAN Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ✖
5.01.000018 PERENCANAAN Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ✖
5.01.000019 PERENCANAAN Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) ✖
5.01.000022 PERENCANAAN Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) ✖
5.01.000030 PERENCANAAN Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ✖
5.01.000031 PERENCANAAN Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia ✖
5.01.000032 PERENCANAAN Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan ✖
5.01.000033 PERENCANAAN Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian ✖
5.01.000034 PERENCANAAN Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA ✖
5.01.000035 PERENCANAAN Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur ✖
5.01.000037 PERENCANAAN Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ✖
5.01.000038 PERENCANAAN Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur ✖
5.01.000040 PERENCANAAN Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia ✖
5.01.000041 PERENCANAAN Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan ✖
5.01.000042 PERENCANAAN Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian ✖
5.01.000043 PERENCANAAN Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA ✖
5.01.000044 PERENCANAAN Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi ✖
5.01.000046 PERENCANAAN Pelaksanaan Konsultasi Publik ✖
5.01.000048 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur ✖
5.01.000050 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia ✖
5.01.000051 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan ✖
5.01.000052 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian ✖
5.01.000053 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA ✖
5.01.000054 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur ✖
5.01.000056 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia ✖
5.01.000057 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan ✖
5.01.000058 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian ✖
5.01.000059 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA ✖
5.01.000060 PERENCANAAN Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ✖
5.01.000061 PERENCANAAN Peserta Konsultasi Publik ✖
5.01.000065 PERENCANAAN Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan ✖
5.02.000001 KEUANGAN Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun ✖
5.02.000002 KEUANGAN Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun ✖
5.02.000003 KEUANGAN RKA-SKPD yang Diverifikasi ✖
5.02.000004 KEUANGAN Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi ✖
5.02.000006 KEUANGAN Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi ✖
5.02.000007 KEUANGAN Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ✖
5.02.000008 KEUANGAN Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ✖
5.02.000009 KEUANGAN Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran ✖
5.02.000010 KEUANGAN Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan ✖
5.02.000011 KEUANGAN Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah ✖
5.02.000012 KEUANGAN Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan ✖
5.02.000014 KEUANGAN Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota ✖
5.02.000016 KEUANGAN Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota ✖
5.02.000017 KEUANGAN Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ✖
5.02.000018 KEUANGAN Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi ✖
5.02.000019 KEUANGAN Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan ✖
5.02.000020 KEUANGAN BLUD yang Diasistensi ✖
5.02.000021 KEUANGAN Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota ✖
5.02.000022 KEUANGAN Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota ✖
5.02.000023 KEUANGAN Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ✖
5.02.000024 KEUANGAN Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ✖
5.02.000026 KEUANGAN Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah ✖
5.02.000027 KEUANGAN Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ✖
5.02.000028 KEUANGAN Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD ✖
5.02.000029 KEUANGAN Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah ✖
5.02.000030 KEUANGAN Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya ✖
5.02.000031 KEUANGAN Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank ✖
5.02.000032 KEUANGAN Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ✖
5.02.000033 KEUANGAN Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas ✖
5.02.000034 KEUANGAN Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait ✖
5.02.000035 KEUANGAN Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan ✖
5.02.000036 KEUANGAN Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota ✖
5.02.000037 KEUANGAN Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah ✖
5.02.000038 KEUANGAN Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban ✖
5.02.000039 KEUANGAN Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran ✖
5.02.000040 KEUANGAN Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi ✖
5.02.000042 KEUANGAN Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ✖
5.02.000043 KEUANGAN Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah ✖
5.02.000044 KEUANGAN Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ✖
5.02.000045 KEUANGAN Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah ✖
5.02.000046 KEUANGAN Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ✖
5.02.000049 KEUANGAN Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola ✖
5.02.000050 KEUANGAN Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah ✖
5.02.000051 KEUANGAN Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah ✖
5.02.000052 KEUANGAN Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah ✖
5.02.000053 KEUANGAN Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah ✖
5.02.000054 KEUANGAN Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah ✖
5.02.000055 KEUANGAN Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi ✖
5.02.000056 KEUANGAN Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan ✖
5.02.000057 KEUANGAN Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak ✖
5.02.000059 KEUANGAN Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah ✖
5.02.000060 KEUANGAN Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah ✖
5.02.000062 KEUANGAN Standar Harga yang Disusun ✖
5.02.000063 KEUANGAN Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah ✖
5.02.000064 KEUANGAN Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ✖
5.02.000065 KEUANGAN Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah ✖
5.02.000066 KEUANGAN Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah ✖
5.02.000067 KEUANGAN Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah ✖
5.02.000068 KEUANGAN Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah ✖
5.02.000069 KEUANGAN Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah ✖
5.02.000071 KEUANGAN Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah ✖
5.02.000072 KEUANGAN Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah ✖
5.02.000073 KEUANGAN Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun ✖
5.02.000074 KEUANGAN Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ✖
5.02.000075 KEUANGAN Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah ✖
5.02.000076 KEUANGAN Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah ✖
5.02.000077 KEUANGAN Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah ✖
5.02.000078 KEUANGAN Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah ✖
5.02.000079 KEUANGAN Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah ✖
5.02.000080 KEUANGAN Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah ✖
5.02.000081 KEUANGAN Dokumen Ketetapan Pajak Daerah ✖
5.02.000082 KEUANGAN Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. ✖
5.02.000083 KEUANGAN Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah ✖
5.02.000084 KEUANGAN Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. ✖
5.02.000085 KEUANGAN Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti ✖
5.02.000086 KEUANGAN Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah ✖
5.02.000087 KEUANGAN Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah ✖
5.02.000088 KEUANGAN Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ✖
5.02.000093 KEUANGAN DPA- SKPD yang Diverifikasi ✖
5.02.000101 KEUANGAN Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ✖
5.02.000117 KEUANGAN Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ✖
5.02.000123 KEUANGAN Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota ✖
5.02.000124 KEUANGAN BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina ✖
5.02.000125 KEUANGAN Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota ✖
5.02.000126 KEUANGAN Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah ✖
5.02.000135 KEUANGAN Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota ✖
5.02.000138 KEUANGAN Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ✖
5.02.000153 KEUANGAN Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah ✖
5.02.000156 KEUANGAN Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah ✖
5.02.000158 KEUANGAN Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya ✖
5.02.000160 KEUANGAN Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah ✖
5.02.000161 KEUANGAN Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi ✖
5.02.000162 KEUANGAN Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ✖
5.02.000163 KEUANGAN Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah ✖
5.02.000164 KEUANGAN Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah ✖
5.03.000001 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN ✖
5.03.000003 KEPEGAWAIAN Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK ✖
5.03.000004 KEPEGAWAIAN Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN ✖
5.03.000005 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN ✖
5.03.000006 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ✖
5.03.000007 KEPEGAWAIAN Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN ✖
5.03.000008 KEPEGAWAIAN Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi ✖
5.03.000009 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN ✖
5.03.000010 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ✖
5.03.000011 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian ✖
5.03.000012 KEPEGAWAIAN Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian ✖
5.03.000013 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah ✖
5.03.000014 KEPEGAWAIAN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN ✖
5.03.000015 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN ✖
5.03.000016 KEPEGAWAIAN ASN yang Meningkat Kapasitasnya ✖
5.03.000017 KEPEGAWAIAN Dokumen Pengelolaan Assessment Center ✖
5.03.000018 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN ✖
5.03.000019 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola ✖
5.03.000020 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat ✖
5.03.000021 KEPEGAWAIAN ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN ✖
5.03.000022 KEPEGAWAIAN Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN ✖
5.03.000023 KEPEGAWAIAN ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional ✖
5.03.000025 KEPEGAWAIAN ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN ✖
5.03.000026 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional ✖
5.03.000027 KEPEGAWAIAN Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN ✖
5.03.000028 KEPEGAWAIAN Fungsional ASN yang Dibina ✖
5.03.000029 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional ✖
5.03.000030 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional ✖
5.03.000031 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ✖
5.03.000032 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ✖
5.03.000033 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ✖
5.03.000034 KEPEGAWAIAN ASN yang Diberikan Penghargaan ✖
5.03.000035 KEPEGAWAIAN ASN yang Diberikan Tanda Jasa ✖
5.03.000036 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur ✖
5.03.000037 KEPEGAWAIAN ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan ✖
5.03.000038 KEPEGAWAIAN Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN ✖
5.03.000039 KEPEGAWAIAN Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani ✖
5.03.000040 KEPEGAWAIAN Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN ✖
5.03.000047 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN ✖
5.03.000059 KEPEGAWAIAN ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan ✖
5.03.000061 KEPEGAWAIAN ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ✖
5.03.000064 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional ✖
5.03.000065 KEPEGAWAIAN ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN ✖
5.03.000066 KEPEGAWAIAN Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional ✖
5.03.000067 KEPEGAWAIAN Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN ✖
5.03.000068 KEPEGAWAIAN ASN Fungsional yang Dibina ✖
5.03.000069 KEPEGAWAIAN ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir ✖
5.04.000001 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun ✖
5.04.000003 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi ✖
5.04.000004 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi ✖
5.04.000005 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, ✖
5.04.000007 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi ✖
5.04.000009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga ✖
5.04.000011 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan ✖
5.04.000012 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan ✖
5.04.000014 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri ✖
5.04.000015 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri ✖
5.04.000022 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun ✖
5.04.000024 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota ✖
5.04.000028 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan ✖
5.04.000032 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri ✖
5.05.000001 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ✖
5.05.000002 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum ✖
5.05.000005 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi ✖
5.05.000012 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola ✖
5.05.000016 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial ✖
5.05.000017 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ✖
5.05.000018 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan ✖
5.05.000019 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga ✖
5.05.000020 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata ✖
5.05.000025 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat ✖
5.05.000027 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ✖
5.05.000028 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan ✖
5.05.000033 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup ✖
5.05.000035 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum ✖
5.05.000036 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ✖
5.05.000038 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan ✖
5.05.000039 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika ✖
5.05.000040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi ✖
5.05.000043 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan ✖
5.05.000044 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual ✖
5.05.000048 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ✖
5.05.000059 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik ✖
5.05.000063 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Riset Kebijakan ✖
5.05.000064 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Publikasi Ilmiah ✖
5.05.000065 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi ✖
5.05.000067 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Repositori Ilmiah ✖
5.05.000068 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Rencana Induk dan Peta Jalan ✖
5.05.000072 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Anggaran Riset ✖
5.05.000073 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Hak Kekayaan Intelektual ✖
5.05.000075 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sosialisasi dan Diseminasi ✖
5.05.000077 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Apresiasi Riset dan Inovasi ✖
5.05.000086 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Laporan Monitoring dan Evaluasi ✖
5.05.000087 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Perangkat Lunak ✖
5.05.000090 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Laporan Kinerja ✖
6.01.000001 INSPEKTORAT DAERAH Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ✖
6.01.000002 INSPEKTORAT DAERAH Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah ✖
6.01.000006 INSPEKTORAT DAERAH Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk ✖
6.01.000007 INSPEKTORAT DAERAH Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP ✖
6.01.000008 INSPEKTORAT DAERAH Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani ✖
6.01.000009 INSPEKTORAT DAERAH Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ✖
6.01.000010 INSPEKTORAT DAERAH Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun ✖
6.01.000012 INSPEKTORAT DAERAH Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah ✖
6.01.000014 INSPEKTORAT DAERAH Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ✖
7.01.000001 KECAMATAN ADMINISTRASI Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat ✖
7.01.000002 KECAMATAN ADMINISTRASI Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah ✖
7.01.000003 KECAMATAN ADMINISTRASI Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah ✖
7.01.000004 KECAMATAN ADMINISTRASI Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat ✖
7.01.000005 KECAMATAN ADMINISTRASI Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang ✖
7.01.000006 KECAMATAN ADMINISTRASI Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi ✖
7.01.000008 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan ✖
7.01.000009 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan ✖
7.01.000010 KECAMATAN ADMINISTRASI Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan ✖
7.01.000011 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan ✖
7.01.000012 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan ✖
7.01.000013 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan ✖
7.01.000014 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan ✖
7.01.000015 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan ✖
7.01.000017 KECAMATAN ADMINISTRASI BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus ✖
7.01.000018 KECAMATAN ADMINISTRASI KDO Kecamatan yang Dipelihara ✖
7.01.000020 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan ✖
7.01.000021 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan ✖
7.01.000022 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan ✖
7.01.000023 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan ✖
7.01.000024 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan ✖
7.01.000025 KECAMATAN ADMINISTRASI Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman ✖
7.01.000028 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait ✖
7.01.000030 KECAMATAN ADMINISTRASI Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan ✖
7.01.000031 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan ✖
7.01.000032 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ✖
7.01.000033 KECAMATAN ADMINISTRASI Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum ✖
7.01.000036 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan ✖
7.01.000037 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan ✖
7.01.000040 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ✖
7.01.000041 KECAMATAN ADMINISTRASI Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan ✖
7.01.000042 KECAMATAN ADMINISTRASI Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun ✖
7.01.000043 KECAMATAN ADMINISTRASI Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ✖
7.01.000044 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan ✖
7.01.000045 KECAMATAN ADMINISTRASI Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan ✖
7.01.000047 KECAMATAN ADMINISTRASI Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan ✖
7.01.000048 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ✖
7.01.000058 KECAMATAN ADMINISTRASI Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah ✖
7.01.000060 KECAMATAN ADMINISTRASI Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ✖
7.01.000061 KECAMATAN ADMINISTRASI Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya ✖
7.01.000062 KECAMATAN ADMINISTRASI Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup ✖
7.01.000063 KECAMATAN ADMINISTRASI Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam ✖
7.01.000064 KECAMATAN ADMINISTRASI Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga ✖
7.01.000071 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ✖
7.01.000072 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat ✖
7.01.000073 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ✖
7.01.000076 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ✖
7.01.000077 KECAMATAN ADMINISTRASI Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ✖
7.01.000078 KECAMATAN ADMINISTRASI Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional ✖
7.01.000079 KECAMATAN ADMINISTRASI Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa ✖
7.01.000080 KECAMATAN ADMINISTRASI Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional ✖
7.01.000081 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ✖
7.01.000082 KECAMATAN ADMINISTRASI Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila ✖
7.01.000084 KECAMATAN ADMINISTRASI Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan ✖
7.01.000088 KECAMATAN ADMINISTRASI Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ✖
7.01.000095 KECAMATAN ADMINISTRASI Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ✖
7.01.000096 KECAMATAN ADMINISTRASI Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan ✖
7.01.000097 KECAMATAN ADMINISTRASI Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif ✖
8.01.000001 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggota Paskibraka ✖
8.01.000002 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Calon Paskibraka ✖
8.01.000003 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ✖
8.01.000004 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka ✖
8.01.000005 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ✖
8.01.000006 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka ✖
8.01.000007 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000008 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka ✖
8.01.000009 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka ✖
8.01.000010 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000011 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka ✖
8.01.000012 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000013 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000014 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ✖
8.01.000015 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka ✖
8.01.000016 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka ✖
8.01.000017 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pamong/Pengasuh ✖
8.01.000018 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka ✖
8.01.000019 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelatih Paskibraka ✖
8.01.000020 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000021 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000022 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000023 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000024 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000025 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peserta Calon Paskibraka ✖
8.01.000026 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ✖
8.01.000027 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka ✖
8.01.000028 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000029 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ✖
8.01.000030 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ✖
8.01.000031 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Purnapaskibraka ✖
8.01.000032 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000033 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ✖
8.01.000034 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi ✖
8.01.000035 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka ✖
8.01.000036 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Training of Trainer Kepamongan ✖
8.01.000037 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka ✖
8.01.000038 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Transportasi pada pembentukan paskibraka ✖
8.01.000039 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka ✖
8.01.000040 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun ✖
8.01.000041 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ✖
8.01.000042 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ✖
8.01.000043 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ✖
8.01.000044 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara ✖
8.01.000045 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000046 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka ✖
8.01.000047 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka ✖
8.01.000048 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000049 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila ✖
8.01.000050 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Paskibraka ✖
8.01.000051 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun ✖
8.01.000052 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun ✖
8.01.000053 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ✖
8.01.000054 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ✖
8.01.000055 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ✖
8.01.000057 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun ✖
8.01.000059 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ✖
8.01.000061 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun ✖
8.01.000062 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun ✖
8.01.000063 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ✖
8.01.000064 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ✖
8.01.000065 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ✖
8.01.000066 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun ✖
8.01.000067 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun ✖
8.01.000068 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ✖
8.01.000069 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ✖
8.01.000070 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ✖
8.01.000072 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun ✖
8.01.000073 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun ✖
8.01.000075 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ✖
8.01.000088 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka ✖
8.01.000089 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun ✖
8.01.000091 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ✖
8.01.000093 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ✖
8.01.000094 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun ✖
8.01.000104 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ✖
1.02.000015 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Barang penunjang operasional RS ✖
1.02.000305 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan ✖
2.08.000018 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak ✖
2.08.000042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ✖
2.09.000214 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah ✖
2.08.000002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan ✖
2.08.000067 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan ✖
2.14.000006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Daerah yang telah melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ✖
2.14.000030 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK ✖
2.14.000059 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-Hak Reproduksi yang telah Dikembangkan dan Disediakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal ✖
2.14.000092 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ✖
2.14.000101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PIK-R yang telah mendapat/mengikuti Pengembangan & Perbanyakan Materi Substansi tentang PIK-R, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan ✖
1.03.910267 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar ✖
2.22.000008 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Cagar Budaya yang dipublikasikan ✖
2.22.000241 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda ✖